JAWA BARAT, KAB CIREBON, Khabarpetang.my.id || Sorotan publik terhadap proses pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Cirebon Tahun 2026 kian menguat. Dugaan bahwa pengesahan dilakukan tanpa keterbukaan memicu berbagai reaksi dari elemen masyarakat, termasuk kalangan organisasi wartawan (15/04/2026)
Ketua Persatuan Wartawan Fast Respon (PW-FRN) Counter Polri, Ridho R, mengungkapkan keprihatinannya terhadap proses yang dinilai kurang transparan tersebut. Hal itu disampaikannya kepada awak media saat ditemui di salah satu rumah makan di Cirebon, Rabu (15/4/2026).
Menurut Ridho, APBD merupakan instrumen penting dalam pembangunan daerah yang harus disusun dan disahkan secara terbuka serta melibatkan pengawasan publik. Ia menegaskan bahwa masyarakat berhak mengetahui secara rinci alokasi anggaran yang bersumber dari uang rakyat.
“Permasalahan APBD Kabupaten Cirebon Tahun 2026 harus kita kawal bersama. Kami mendorong agar DPRD lebih transparan dalam menyampaikan rincian anggaran kepada publik, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan maupun spekulasi di tengah masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Ridho menilai bahwa keterbukaan informasi merupakan bagian dari upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif dan pemerintah daerah. Ia juga menekankan pentingnya akuntabilitas dalam setiap proses pengambilan keputusan terkait anggaran.
PW-FRN Counter Polri, lanjutnya, berkomitmen untuk terus mengawal isu ini serta membuka ruang bagi masyarakat yang ingin menyampaikan informasi atau pengaduan terkait dugaan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran daerah.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak DPRD Kabupaten Cirebon terkait isu pengesahan APBD tersebut. Publik pun menantikan klarifikasi serta penjelasan terbuka guna memastikan bahwa proses berjalan sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Sumber : PW FRN (turah/mangbetu)
