Jakarta: khabarpetang.my.id || Desakan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap dugaan rangkap jabatan dan afiliasi oknum anggota Polri aktif di perusahaan-perusahaan pertambangan kembali menguat. Sorotan ini terutama diarahkan pada perusahaan tambang nikel di Maluku Utara.
Langkah reformasi Polri yang saat ini tengah digulirkan menjadi momentum penting untuk memastikan bahwa institusi kepolisian tetap bersih, profesional, dan tidak terkooptasi oleh kepentingan bisnis tertentu.
Di bawah arahan Presiden Prabowo, Polri mulai melakukan konsolidasi internal. Kepatuhan Polri terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi yang melarang anggota kepolisian aktif menduduki jabatan sipil dipandang sebagai angin segar bagi penegakan etika institusi.
Kapolri telah membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Reformasi Polri untuk mengkaji secara mendalam implikasi putusan MK, sekaligus memetakan potensi pelanggaran yang terjadi selama ini akibat multitafsir hukum.
Langkah ini dinilai sebagai sinyal kuat bahwa era reformasi kepolisian memasuki babak baru: lebih tegas, lebih transparan, dan lebih berani menyentuh akar persoalan.
Ketua Umum Perkumpulan Wartawan Online Dwipantara (PWOD), Feri Rusdiono, SH, menegaskan bahwa dugaan afiliasi sejumlah pangkat tinggi (berbintang) hingga perwira menengah Polri dengan perusahaan pertambangan di Maluku Utara bukan sekadar isu.
“Ada banyak anggota aktif yang memiliki kedekatan dan posisi strategis dalam tubuh perusahaan tambang nikel. Ini rentan terhadap konflik kepentingan dan berpotensi melemahkan fungsi pengawasan negara,”
Menurutnya, jika tidak segera dievaluasi di tingkat Presiden dan Kapolri, praktik seperti ini akan menjadi preseden buruk dan menggerus kepercayaan publik terhadap institusi Polri.
Selain isu rangkap jabatan, PWOD juga menyoroti maraknya dugaan peredaran narkoba yang menyusup melalui kawasan industri pertambangan di Maluku Utara.
Feri Rusdiono meminta Polri memperketat pengawasan, terutama di area yang melibatkan ribuan karyawan dan tenaga kontraktor.
“Jangan sampai perusahaan tambang menjadi titik rawan peredaran narkoba. Aparat harus hadir menjaga keamanan, bukan justru menjadi bagian dari masalah,” tambahnya.
Gerakan reformasi Polri yang semakin nyata di era Presiden Prabowo ini dinilai publik sebagai momentum besar untuk mengangkat kembali marwah kepolisian.
Evaluasi terhadap rangkap jabatan dan konflik kepentingan di industri tambang menjadi salah satu langkah penting untuk mewujudkan Polri yang :
– Profesional
– Akuntabel
– Berintegritas
– Bebas intervensi bisnis
PWOD meminta agar Presiden tidak ragu mengambil kebijakan tegas demi kepentingan bangsa dan keselamatan institusi negara.
Reporter : mangbetu
Editor : turah
