Bener Meriah, | khabarpetang.my.id – Sorotan terhadap pembangunan hunian sementara (huntara) bagi korban bencana di Kabupaten Bener Meriah terus mengemuka. Kali ini, akademisi sekaligus tokoh hukum, Sutan Nasomal, meminta pemerintah pusat hingga daerah memastikan pembangunan huntara dilakukan secara manusiawi dan bebas dari penyalahgunaan anggaran.
Dalam keterangannya kepada sejumlah pemimpin redaksi media, Minggu (12/4/2026), Sutan menegaskan pentingnya peran Presiden untuk menginstruksikan gubernur, bupati, dan wali kota agar serius menangani kebutuhan masyarakat terdampak bencana.
“Jangan sampai di tengah musibah yang dialami masyarakat, ada pihak yang bermain di atas penderitaan rakyat. Anggaran jangan dispekulasikan untuk kepentingan pribadi,” tegasnya saat dihubungi dari Kantor Markas Pusat Partai Koalisi Rakyat Indonesia di Jakarta.
Ia secara khusus menyoroti kondisi pembangunan huntara di Desa Rina Raya, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah. Menurutnya, pemerintah daerah harus sigap, transparan, dan mengedepankan aspek kemanusiaan dalam setiap kebijakan penanganan bencana.
Sutan juga meminta Bupati Bener Meriah untuk turun langsung memastikan pembangunan huntara berjalan sesuai standar kelayakan, baik dari sisi keamanan, kesehatan, maupun kenyamanan bagi para pengungsi.
“Bupati harus bertindak cepat dan tegas. Huntara itu bukan sekadar tempat tinggal sementara, tetapi menyangkut martabat dan keselamatan warga,” ujarnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Pemerintah Kabupaten Bener Meriah terkait tudingan maupun kondisi terbaru pembangunan huntara di wilayah tersebut.
Pemerintah daerah diharapkan segera memberikan klarifikasi agar informasi yang beredar di masyarakat tetap berimbang dan tidak menimbulkan keresahan di tengah upaya pemulihan pascabencana.
