Bekasi, | khabarpetang.my.id — Insiden kebocoran pipa air bersih milik Perusahaan Air Minum (PAM) terjadi di Kampung Cikarang Jati, tepatnya di kawasan Pasar Beras, RT 03 RW 06, Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Peristiwa ini terjadi pada Selasa (1/7) sekitar pukul 15.00 WIB dan diduga kuat akibat kelalaian dalam pekerjaan galian kabel optik yang dilakukan oleh pihak Zinet dari PT Pragata.
Menurut laporan dari warga setempat dan hasil peninjauan langsung oleh tim Koalisi Kawal Lingkungan Indonesia Raya (KAWALI), insiden bermula ketika sejumlah pekerja proyek melakukan penggalian di area jalur pipa. Tanpa koordinasi yang memadai dan pemetaan instalasi bawah tanah, galian tersebut mengenai pipa distribusi air PAM, sehingga menyebabkan kebocoran besar.
Akibatnya, semburan air dengan tekanan tinggi meluap dan menggenangi kawasan permukiman warga. Beberapa rumah di sekitar lokasi terdampak banjir lokal, menyebabkan kerugian materi dan mengganggu aktivitas harian masyarakat.
Ironisnya, berdasarkan hasil pantauan di lapangan, para pekerja proyek terlihat tidak menggunakan alat pelindung diri (APD) seperti helm, rompi keselamatan, ataupun tanda peringatan adanya pekerjaan galian. Ketiadaan standar keselamatan kerja ini menjadi sorotan serius dari Ketua KAWALI DPD Bekasi, Sopian.
“Kami sangat prihatin atas insiden ini. Pekerjaan yang dilakukan tanpa prosedur keselamatan dan tanpa izin yang jelas telah merugikan masyarakat. Ini bukan sekadar persoalan teknis, tetapi kelalaian yang berpotensi membahayakan warga,” tegas Sopian kepada media.
Lebih mengejutkan lagi, saat dikonfirmasi, salah satu mandor proyek berinisial RY memberikan pernyataan yang dinilai tidak bertanggung jawab.
“Kalau dikasih helm saya pakai, kalau nggak ya nggak saya pakai,” ujarnya santai.
Pernyataan tersebut memperkuat dugaan bahwa pelaksanaan proyek tidak dilakukan secara profesional dan mengabaikan keselamatan tenaga kerja serta warga sekitar.
Menanggapi peristiwa ini, KAWALI mendesak Pemerintah Kabupaten Bekasi, khususnya melalui Dinas Bina Marga dan Sumber Air (DBMSDA), untuk segera melakukan evaluasi ketat terhadap semua proyek infrastruktur serupa yang sedang berjalan di wilayah Kabupaten Bekasi.
KAWALI juga menuntut agar PT Pragata diberikan teguran keras dan sanksi tegas atas insiden ini. Selain itu, perusahaan diminta bertanggung jawab penuh atas kerusakan yang dialami warga, termasuk memberikan kompensasi dan perbaikan atas fasilitas yang terdampak.
“Kita tidak bisa membiarkan kejadian seperti ini terus berulang. Pemerintah daerah harus hadir melindungi warganya dan memastikan bahwa setiap proyek publik dilakukan sesuai prosedur dan aturan hukum,” imbuh Sopian.
Insiden kebocoran pipa air ini menjadi pelajaran penting bahwa kelalaian dalam pekerjaan publik bukan hanya berdampak pada infrastruktur, tetapi juga terhadap keselamatan warga dan lingkungan sekitar. Ketiadaan pengawasan dan minimnya transparansi perizinan menunjukkan perlunya perbaikan serius dalam sistem pengelolaan proyek publik.
KAWALI menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kasus ini hingga ada tindak lanjut hukum dan administratif yang jelas. Organisasi ini juga akan mendorong pengetatan regulasi terkait keselamatan kerja dan perlindungan lingkungan di setiap kegiatan pembangunan infrastruktur, khususnya di wilayah Kabupaten Bekasi.
