Cirebon, khabarpetang.my.id – Kerusakan parah jalan kabupaten di Desa Kaligawe, Kecamatan Susukan Lebak, Kabupaten Cirebon, kembali menuai sorotan publik. Jalan yang penuh lubang, berbatu, dan kerap tergenang air saat hujan itu dinilai membahayakan keselamatan pengguna jalan serta menghambat aktivitas ekonomi warga. Ironisnya, kondisi memprihatinkan tersebut telah berlangsung bertahun-tahun tanpa penanganan serius dari Pemerintah Kabupaten Cirebon.
Di tengah ketidakpastian dan lambannya respons pemerintah daerah, warga bersama pemerintah desa akhirnya memilih jalan darurat dengan bergotong royong dan urunan dana untuk menambal jalan. Padahal, ruas tersebut berstatus jalan kabupaten yang secara hukum dan kewenangan menjadi tanggung jawab penuh pemerintah daerah.
Kuwu Kaligawe, Abdul Sujud yang akrab disapa Kuwu Duloh, membenarkan bahwa perbaikan dilakukan secara swadaya karena tidak adanya kepastian dari Pemkab Cirebon.
“Kalau menunggu Pemkab, tidak tahu kapan. Sementara kondisi jalan ini sangat rawan kecelakaan, apalagi saat hujan,” ujarnya, Minggu (25/1/2026).
Ia menegaskan, kerusakan jalan telah lama mengganggu mobilitas warga, mulai dari aktivitas ekonomi, akses pendidikan, hingga layanan dasar lainnya. Lubang jalan yang tertutup genangan air kerap menipu pengendara dan menyebabkan kecelakaan ringan.
“Ini jalan kabupaten. Masa masyarakat harus memperbaiki sendiri? Padahal ada pemerintah daerah dan DPRD yang seharusnya menjalankan fungsi pengawasan,” tegasnya.
Kritik serupa disampaikan Mohammad Toha (Toto), warga Kaligawe sekaligus aktivis Cirebon Timur. Ia menilai kondisi jalan yang rusak parah dan dibiarkan tanpa perbaikan mencerminkan lemahnya kehadiran negara dalam memenuhi hak dasar masyarakat.
“Ini bukan jalan desa. Kalau warga sampai patungan memperbaiki jalan kabupaten, berarti ada masalah serius dalam perencanaan dan prioritas pembangunan daerah,” kata Toto.
Menurutnya, alasan klasik soal keterbatasan anggaran tidak bisa terus dijadikan pembenaran. Sebab, laporan kerusakan jalan telah berulang kali disampaikan melalui jalur resmi, namun tak pernah berujung pada tindakan nyata.
“Pemerintah seolah hadir di atas kertas, tapi absen di lapangan. Yang dipertaruhkan bukan sekadar kenyamanan, tapi keselamatan warga setiap hari,” tambahnya.
Warga menegaskan, semangat gotong royong tidak boleh dijadikan tameng untuk menutupi kelalaian pemerintah. Mereka mendesak Pemkab Cirebon dan Dinas PUTR segera turun langsung ke lokasi dan melakukan perbaikan menyeluruh, bukan sekadar tambal sulam yang bersifat sementara.
Kaligawe hari ini adalah peringatan keras. Jika Pemkab Cirebon dan Dinas PUTR masih menutup mata, maka publik berhak bertanya dengan lantang:
untuk siapa anggaran infrastruktur itu disusun, dan untuk siapa kekuasaan dijalankan?
(Ade Falah/turah)
