PELALAWAN, | khabarpetang.my.id – Pengurus Cabang Federasi Serikat Pekerja Niaga, Barang dan Jasa (PC SPSI NIBA AGN) Kabupaten Pelalawan menyatakan dukungan penuh serta apresiasi setinggi-tingginya kepada Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) atas keputusan politik yang mempertahankan posisi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berada langsung di bawah kendali Presiden Republik Indonesia Selasa, 3/2/26.
Dukungan tersebut disampaikan sebagai respons atas berkembangnya wacana publik yang mendorong agar Polri ditempatkan di bawah kementerian teknis. Menurut PC SPSI NIBA AGN Pelalawan, keputusan Komisi III DPR RI dinilai tepat dan strategis dalam menjaga stabilitas keamanan nasional, khususnya dalam melindungi kepentingan dan hak-hak pekerja di daerah.
Ketua PC SPSI NIBA AGN Pelalawan, Parmahan Pangaribuan, S.E, menegaskan bahwa keberadaan Polri langsung di bawah Presiden memberikan jaminan independensi, profesionalitas, serta kecepatan dalam pengambilan keputusan, terutama dalam penanganan persoalan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
“Kami di Kabupaten Pelalawan sangat mengapresiasi kebijakan politik Komisi III DPR RI. Berdasarkan pengalaman kami di lapangan, Polri selama ini telah menjalankan tugasnya dengan sangat humanis, profesional, dan berorientasi pada penyelesaian masalah,” ujar Parmahan dalam keterangannya kepada wartawan.
Parmahan menjelaskan, dalam konteks hubungan industrial di Kabupaten Pelalawan, Polri memiliki peran penting sebagai penyeimbang dan mediator antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah daerah. Sinergi yang terjalin antara Polres Pelalawan dan serikat pekerja dinilai mampu menciptakan suasana kondusif serta meminimalisasi potensi konflik ketenagakerjaan.
“Polri tidak hanya hadir sebagai aparat penegak hukum, tetapi juga sebagai mitra dialog. Banyak potensi konflik industrial yang berhasil diredam melalui pendekatan persuasif dan mediasi yang humanis,” ungkapnya.
Sejalan dengan pemberitaan di berbagai media daerah sebelumnya, pendekatan dialogis yang dilakukan Polres Pelalawan dinilai berkontribusi positif dalam menjaga iklim investasi serta keberlangsungan dunia usaha tanpa mengabaikan perlindungan terhadap hak-hak buruh.
Lebih lanjut, Parmahan menyoroti adanya pihak-pihak tertentu yang mencoba menggulirkan wacana agar Polri ditempatkan di bawah kementerian teknis. Menurutnya, wacana tersebut berpotensi melemahkan institusi kepolisian dan membuka ruang intervensi politik sektoral.
“Kami melihat hari ini ada indikasi pihak-pihak yang ingin melemahkan kekuatan Polri dengan memunculkan wacana agar Polri berada di bawah kementerian khusus. Tidak jarang, kesalahan oknum sengaja dibesar-besarkan untuk menjustifikasi perubahan struktur kendali tersebut,” tegasnya.
Ia menilai, secara institusional Polri saat ini telah berada pada jalur reformasi yang benar dan terus melakukan pembenahan internal. Oleh karena itu, perubahan struktur komando dinilai bukan solusi atas persoalan yang bersifat individual atau oknum.
Parmahan juga mengingatkan, apabila Polri berada di bawah kementerian, dikhawatirkan akan terjadi politisasi birokrasi yang justru menghambat gerak cepat kepolisian dalam menangani persoalan kamtibmas di tingkat akar rumput.
“Jika Polri diletakkan di bawah kementerian, maka kepolisian berpotensi terjebak dalam kepentingan politik sektoral. Hal ini tentu dapat menghambat independensi dan profesionalitas Polri dalam melayani masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, dengan tetap berada langsung di bawah Presiden, Polri memiliki komando tunggal yang jelas serta ruang gerak yang lebih fleksibel dalam menjaga stabilitas keamanan nasional.
PC SPSI NIBA AGN Pelalawan berharap Polri ke depan terus meningkatkan profesionalisme, transparansi, dan pendekatan humanis dalam menjalankan tugas, khususnya dalam menangani persoalan ketenagakerjaan.
“Polri harus tetap independen dari kepentingan politik mana pun. Dengan berada langsung di bawah Presiden, Polri dapat bekerja secara profesional sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, termasuk kami para pekerja di sektor buruh bongkar muat dan jasa,” pungkas Parmahan.
Dukungan PC SPSI NIBA AGN Pelalawan ini sekaligus menjadi cerminan aspirasi sebagian kalangan pekerja di daerah yang menginginkan stabilitas keamanan, kepastian hukum, serta hubungan industrial yang adil dan berkeadilan.
