JAWA BARAT, Kabupaten Cirebon – Khabarpetang.my.id || Proses pengesahan APBD Kabupaten Cirebon Tahun 2026 mulai menjadi sorotan tajam publik. Sejumlah kalangan masyarakat hingga aktivis meminta adanya pengawasan ketat dari aparat penegak hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), guna memastikan anggaran daerah tersebut berjalan transparan dan bebas dari dugaan kepentingan pribadi maupun kelompok.
Persatuan Wartawan Fast Respon Counter Polri Cirebon melalui ketuanya, Ridho R yang akrab disapa Bang Ridho, mengungkapkan bahwa masyarakat saat ini menaruh perhatian serius terhadap proses pembahasan hingga pengesahan APBD Kabupaten Cirebon 2026.
Hal tersebut disampaikan Bang Ridho kepada awak media di salah satu rumah makan di wilayah Cirebon, Jumat (15/5/2026).
Menurutnya, pengawasan dari berbagai pihak sangat penting agar anggaran yang bersumber dari uang rakyat benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat, pembangunan daerah, serta kesejahteraan publik.
“Kami meminta KPK ikut mengawasi proses pengesahan APBD Kabupaten Cirebon Tahun 2026. Jangan sampai ada dugaan permainan anggaran, titipan proyek, ataupun kepentingan tertentu yang merugikan masyarakat,” ujar Bang Ridho.
Ia menegaskan, transparansi dan keterbukaan dalam pembahasan APBD merupakan bentuk tanggung jawab moral para pejabat publik kepada masyarakat Kabupaten Cirebon.
Bang Ridho juga menyampaikan bahwa publik saat ini semakin cerdas dalam mengawasi jalannya pemerintahan daerah. Menurutnya, apabila proses pengesahan dilakukan secara bersih dan profesional, maka tidak perlu ada pihak yang merasa takut ataupun gelisah terhadap pengawasan publik.
“Kalau semuanya berjalan sesuai aturan dan demi kepentingan rakyat, tidak perlu ada yang merasa risih dengan pengawasan masyarakat maupun aparat penegak hukum,” tegasnya.
Pernyataan tersebut pun mulai memantik perhatian berbagai kalangan masyarakat. Banyak pihak berharap proses pengesahan APBD 2026 dilakukan secara terbuka, profesional, dan mengedepankan kepentingan rakyat dibanding kepentingan pribadi ataupun golongan tertentu.
Hingga berita ini diterbitkan, proses pembahasan APBD Kabupaten Cirebon Tahun 2026 masih terus berlangsung dan menjadi perhatian publik.
Sumber: humas FW-FRN
