JAWA BARAT, KABUPATEN CIREBON – khabarpetang.my.id || Puluhan warga yang tergabung dalam Masyarakat Peduli Cirebon (MPC) bersama mahasiswa menggelar aksi damai di depan kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Cirebon, Kamis (23/04/2026).
Aksi ini merupakan bentuk protes atas dugaan praktik tidak jujur dan penyimpangan dalam proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah daerah.
Dalam orasinya, massa menuding adanya indikasi kecurangan dalam proses lelang proyek bernilai miliaran rupiah. Mereka menilai beberapa persyaratan dokumen tender tidak sesuai dengan aturan pemerintah pusat, sehingga banyak peserta lelang hanya menjadi penonton dan tidak memiliki peluang menang.
“Kami menduga adanya pengkondisian pemenang lelang, di mana hanya beberapa kontraktor tertentu yang selalu memenangkan tender. Padahal jika dilihat dari standar yang ada, banyak kontraktor lain yang sebenarnya memenuhi syarat,” ujar salah satu perwakilan masyarakat.
Massa juga menyoroti ketidaksesuaian syarat teknis dengan Peraturan Presiden dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP). Beberapa poin yang dinilai bermasalah antara lain spesifikasi alat berat dan manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
“Salah satu contohnya dalam tender pembangunan jalan, ada persyaratan pembayaran premi BPJS untuk pekerja harian yang justru tidak disebutkan dalam peraturan menteri terkait. Padahal menurut aturan, jika syarat tersebut dicantumkan padahal tidak diatur, maka tender harus dinyatakan batal,” jelas salah satu mahasiswa yang tergabung dalam aksi.
Aksi berlangsung kondusif dan mendapatkan pengawalan dari aparat kepolisian. Usai orasi, perwakilan massa diterima oleh pejabat di lingkungan DPUTR untuk menyampaikan aspirasi dan temuan mereka.
Dalam pertemuan tersebut, pihak dinas meminta waktu untuk melakukan verifikasi menyeluruh terhadap semua dugaan pelanggaran yang disampaikan.
“Kami akan melakukan evaluasi dan koordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan proses pengadaan berjalan sesuai aturan dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta lelang,” ujar salah satu pejabat yang mewakili dinas.
Sementara itu, Sekretaris Dinas PUTR Kabupaten Cirebon, Tomi Hendrawan, saat dikonfirmasi awak media memohon maaf karena belum dapat memberikan jawaban rinci.
“Saya sedang menangani banyak pekerjaan dan perlu waktu untuk melakukan klarifikasi lebih lanjut. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya,” katanya singkat.
Di akhir aksi, masyarakat berharap ke depannya proses pengadaan di Kabupaten Cirebon dapat berjalan lebih transparan dan adil. Mereka juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap selisih harga penawaran yang signifikan untuk mencegah praktik yang merugikan keuangan negara.
(Turah/mangbetu)
